Senyum masa depan mulai merekah dari Kalimantan Barat. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tengah mempersiapkan pelaksanaan Sekolah Rakyat, sebuah program pendidikan inklusif yang diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu. Program ini ditinjau langsung oleh Sekretaris Daerah Kalbar, dr. Harisson, M.Kes., Rabu (16/7/2025). Kegiatan ini berlokasi di UPT Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja yang akan menjadi lokasi sementara sekolah.

“Semua fasilitas ditanggung pemerintah pusat. Anak-anak yang sekolah di sini akan mendapat seragam, makan, dan asrama semuanya gratis,” terang Harisson dengan penuh semangat.

Langkah ini merupakan tindak lanjut dari usulan Gubernur Ria Norsan kepada pemerintah pusat, yang kini telah mendapat lampu hijau. Kalbar pun bersiap membuka lembaran baru pendidikan yang lebih setara dan merata.

Program ini dikhususkan bagi anak-anak dari Desil 1, kelompok 10 persen penduduk dengan penghasilan terendah di Kalimantan Barat. Mereka yang selama ini kerap tertinggal dalam akses pendidikan, kini mendapatkan kesempatan emas untuk bersekolah tanpa beban biaya.

“Kami banyak keluarga dari desil 1. Inilah cara kita memastikan anak-anak mereka tetap bisa belajar, bahkan tinggal di lingkungan yang mendukung mereka berkembang,” ujar Harisson.

Siswa direkrut dari seluruh kabupaten/kota se-Kalimantan Barat, dengan jumlah yang ditentukan sesuai wilayah dan populasi. Ketapang dikecualikan karena telah memiliki sekolah rakyat sendiri. Tahun ajaran perdana akan dimulai pada Agustus 2025. Untuk tahap awal, proses belajar mengajar akan dilakukan di UPT Pontianak yang sudah memiliki fasilitas asrama dan ruang belajar, yang akan direhabilitasi sebelum digunakan. Pemerintah menyiapkan kuota sebagai berikut:

  • SD: 2 rombel / 50 siswa

  • SMP: 1 rombel / 20 siswa

  • SMA: 1 rombel / 20 siswa

Sekda Harisson juga membuka peluang bagi kabupaten/kota lainnya untuk ikut membangun Sekolah Rakyat di wilayah masing-masing. Dengan menyediakan lahan seluas 5 hektare, pemerintah daerah dapat mengusulkan pendirian sekolah kepada pemerintah pusat.

“Kami di provinsi akan kawal semua usulan itu. Ini bukan hanya tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama,” tegas Harisson.

Sekolah Rakyat bukan sekadar program pendidikan. Lebih dari itu, ia adalah bentuk nyata kehadiran negara dalam memastikan bahwa setiap anak, apa pun latar belakangnya, berhak bermimpi dan berhak belajar.

“Ini adalah bukti bahwa negara hadir untuk anak-anak yang paling membutuhkan. Mereka bukan beban, tapi masa depan,” tutup Harisson.

 Sumber : Adpim Prov Kalbar 
Publisher : Aprilia Tika Anggitia