Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menegaskan, Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Pontianak Barat menjadi momen penting untuk menanggapi persoalan nyata pembangunan wilayah, mulai dari infrastruktur, mobilitas warga, hingga pengelolaan lingkungan.

Pontianak Barat memiliki karakter kompleks karena berbatasan dengan Kabupaten Kubu Raya. Pertumbuhan perumahan pesat, khususnya di Nipah Kuning, meningkatkan mobilitas warga di jalan-jalan yang relatif sempit. Kondisi ini diperparah oleh status kota yang telah lama terbangun, sehingga menyisakan sejumlah titik problematik.

“Salah satu persoalan besar di Pontianak Barat adalah aktivitas pelabuhan. Ada empat perusahaan bongkar muat dengan lalu lintas sekitar 450 ribu kontainer per tahun,” ujar Edi saat membuka Musrenbang RKPD Pontianak Barat 2027 di Hotel Golden Tulip, Selasa (10/2/2026).

Pemerintah Kota Pontianak telah mendorong relokasi pelabuhan melalui koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat, namun keterbatasan lahan menjadi kendala utama.

Terkait infrastruktur jalan, pelebaran Jalan Komyos Soedarso telah dialokasikan anggaran Rp16,6 miliar tahun ini, namun pengerjaan fisik ditunda sementara karena proyek Sistem Pengelolaan Air Limbah Daerah Terpadu (SPALDT) dari pemerintah pusat. Pipa besar akan ditanam dari Nipah Kuning hingga Martapura untuk menyalurkan 16 ribu sambungan rumah ke instalasi pengolahan di eks RPH Sapi, sehingga pelebaran jalan akan dilakukan setelah proyek selesai.

Selain itu, Pemkot memprioritaskan penyelesaian pararel Jalan Husein Hamzah hingga Sungai Jawi. Saat ini, 15 titik lahan siap dibebaskan, dengan pembangunan dilakukan Pemerintah Provinsi Kalbar dan urusan lahan ditangani Pemkot Pontianak.

“Kota ini kita bangun berdasarkan kebutuhan. Jalan, drainase, dan infrastruktur dasar lainnya harus diselesaikan secara bertahap, tapi pasti,” pungkas Edi.

Sumber : Prokopim 
Publisher : Nicco Zainal Arsaudi