Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes., mendorong seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan menjadikan Rapat Koordinasi Forum Perangkat Daerah Urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (PPPA–PPKB) Tahun 2026 sebagai momentum memperkuat pengarusutamaan gender dan menurunkan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) di Kalbar.

Hal tersebut disampaikan Harisson saat membuka Rakor PPPA–PPKB yang digelar di Hotel Mercure Pontianak, Selasa (10/2/2026). Menurutnya, pengarusutamaan gender harus menjadi strategi pembangunan yang terintegrasi dalam seluruh kebijakan daerah, bukan hanya program sektoral.

“Pengarusutamaan gender bukan sekadar program sektoral, tetapi strategi pembangunan yang harus masuk dalam setiap kebijakan dan proses pembangunan daerah,” ujar Harisson.

Ia menegaskan bahwa kesetaraan gender merupakan fondasi penting dalam mewujudkan keluarga berkualitas, masyarakat yang adil, serta pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Namun demikian, Harisson mengakui Kalimantan Barat masih menghadapi tantangan besar. Berdasarkan data tahun 2024, Indeks Ketimpangan Gender Kalbar tercatat sebesar 0,493, lebih tinggi dibandingkan capaian nasional yang berada pada angka 0,421.

“Artinya, pekerjaan rumah kita masih cukup besar,” katanya.

Ia menekankan agar setiap rakor perangkat daerah menghasilkan dampak yang terukur, bukan sekadar dokumen perencanaan. Setiap program, kata dia, harus memiliki indikator yang jelas serta outcome, benefit, dan impact yang nyata bagi masyarakat.

“Jangan sampai pertemuan hanya menghasilkan dokumen tanpa perubahan nyata,” tegasnya.

Sekda juga menyoroti sejumlah indikator penting dalam IKG, di antaranya kesehatan reproduksi, angka kematian ibu melahirkan, serta usia pernikahan. Ia menekankan pentingnya memastikan proses persalinan dilakukan di fasilitas kesehatan, terutama di daerah terpencil.

“Masih terjadi tiga keterlambatan, yakni terlambat dideteksi, terlambat mengambil keputusan, dan terlambat mendapatkan pelayanan kesehatan. Ini yang harus kita perbaiki bersama,” ujarnya.

Sebelum membuka rakor, Sekda Harisson mengukuhkan Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA) Provinsi Kalimantan Barat Masa Bhakti 2026–2028. Forum tersebut diharapkan menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam mendukung pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

“Kami berharap Forum PUSPA dapat bersinergi dengan pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan perempuan dan anak serta menurunkan IKG di Kalbar,” ucapnya.

Menutup arahannya, Harisson menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor agar Rakor PPPA–PPKB menghasilkan langkah konkret yang berdampak langsung bagi masyarakat dan mempercepat terwujudnya kesetaraan gender di Kalimantan Barat.

Sumber : Adpim Prov Kalbar 
Publisher : Nicco Zainal Arsaudi