Satuan Tugas Pengendalian Harga Beras Provinsi Kalimantan Barat kembali melakukan pemantauan lapangan untuk memastikan stabilitas harga dan ketersediaan beras di wilayah Kalbar, khususnya di Kota Pontianak dan sekitarnya, Jumat (24/10/2025).

Kegiatan ini melibatkan Satgas Pangan Gabungan, terdiri dari Kombes Pol. Pratomo Satriawan, S.I.K., M.H. (Satgas Pangan Bareskrim Polri), Lalang Ken Handita, S.Sos., M.M. (Badan Pangan Nasional RI), Ir. Herti Herawati, M.M.A. (Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalbar), serta Rasiwan (Kepala Perum BULOG Divre Kalbar).

Pemantauan dilakukan di sejumlah pasar tradisional, distributor, dan produsen beras di Kota Pontianak. Hasilnya, sebagian pedagang eceran dan distributor masih menjual beras premium di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah, yakni Rp14.900/kg untuk wilayah Kalimantan.

Tim menemukan masih ada pedagang menjual beras premium seharga Rp17.000/kg. Para pedagang mengaku tingginya harga disebabkan oleh harga beli dari distributor yang sudah meningkat. Sementara stok di lokasi tercatat sekitar 100 sak beras premium berbagai merek dan 150 karung beras SPHP ukuran 5 kg yang dijual sesuai HET, yakni Rp13.000/kg.

Di tingkat distributor, tim mendapati harga jual Rp15.700/kg, juga di atas HET. Distributor menjelaskan bahwa harga beli dari Pulau Jawa Rp14.700/kg belum termasuk biaya ekspedisi dan tenaga buruh.
Sementara di salah satu produsen beras di Pontianak, harga beras premium mencapai Rp16.000/kg, dengan alasan biaya transportasi dan tenaga kerja yang meningkat.

Dari hasil pantauan, kenaikan harga beras premium disebabkan oleh rantai pasok yang panjang serta tingginya biaya distribusi antar pulau. Harga beli dari produsen di Jawa dan Sulawesi meningkat akibat biaya angkut, bongkar muat, dan distribusi pelabuhan yang ikut naik.

Sementara itu, beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) di semua titik masih dijual sesuai HET dan stok dinilai aman hingga akhir Oktober 2025.

Kombes Pol. Pratomo Satriawan menegaskan bahwa kegiatan Satgas di lapangan bertujuan menjaga keadilan harga dan perlindungan konsumen.

“Kami tidak semata-mata menindak pelaku usaha, tapi juga memberikan pembinaan dan edukasi agar rantai distribusi beras berjalan sehat dan transparan. Jika ada faktor logistik yang memengaruhi harga, maka akan kita bahas bersama lintas instansi,” ujarnya.

Ia juga memastikan Polri bersama Badan Pangan Nasional akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah untuk menekan biaya distribusi pangan dan memastikan stok beras di Kalbar tetap stabil.

Kabid Humas Polda Kalbar, Kombes Pol. Dr. Bayu Suseno, S.H., S.I.K., M.M., M.H., menyatakan bahwa Polda Kalbar mendukung penuh kegiatan Satgas Pangan sebagai bagian dari strategi pengendalian inflasi daerah dan menjaga stabilitas ekonomi masyarakat.

“Langkah pengawasan di lapangan akan terus dilakukan. Kami juga mengajak masyarakat untuk tidak terprovokasi oleh isu kelangkaan beras, karena stok di Kalbar masih aman dan distribusi berjalan normal,” tegasnya.

Bayu menambahkan, Polri akan terus mengawasi, menindak, dan mengedukasi pelaku usaha agar tetap mematuhi HET serta mencegah adanya spekulasi harga dan praktik curang di pasar.

Sumber : Humas Polda Kalbar
Publisher : Sherly Ramadhanti