Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq didampingi Gubernur Kalbar, Drs. H. Ria Norsan, MM, MH., memimpin apel siaga pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Kalimantan Barat yang berlangsung di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Sabtu pagi (2/8/2025).

Apel dilakukan sebagai bentuk pengecekan sekaligus kesiapan satuan tugas pemadam kebakaran hutan dan lahan yang ada di Provinsi Kalbar.

Dalam Apel Siaga Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Hanif Faisol Nurofiq menegaskan pentingnya pembangunan teknologi jangka panjang serta penegakan hukum untuk menghadapi krisis karbon dan Karhutla, khususnya di lahan gambut Kalimantan Barat yang sangat rentan.

“Pembangunan teknologi permanen dalam penanggulangan karbon tidak bisa instan. Sejak kejadian hebat 2019, kita terus mendorong inovasi dari anak bangsa untuk menciptakan solusi jangka panjang,” ujarnya.

Menteri Hanif mengapresiasi capaian signifikan dalam operasi modifikasi cuaca (OMC) yang dilakukan di Kalbar. Berkat kerjasama BMKG dan BNPB, saat ini hampir seluruh wilayah Kalimantan Barat tidak terdeteksi titik panas atau hotspot.

“Beberapa hari lalu ada hampir 400 hotspot, pagi ini kita sambut dengan nol. Ini prestasi yang membanggakan dan bikin merinding,” ujarnya disambut tepuk tangan peserta apel.

Hanif mengingatkan kembali pentingnya mematuhi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang melarang pembakaran lahan saat musim kemarau. 


Dirinya menegaskan bahwa aturan daerah yang memperbolehkan pembukaan lahan maksimal 2 hektare tidak bisa dijadikan alasan jika bertentangan dengan undang-undang nasional.

“BMKG menyatakan Kalbar sedang berada di puncak musim kemarau dari pertengahan Juli hingga akhir Agustus. Maka, tidak ada pembakaran, titik,” tegasnya.

Menteri juga mendorong aparat penegak hukum untuk melakukan pemagaran, pemalangan, dan penandaan kawasan rawan Karhutla sebagai langkah pencegahan. Pendekatan penegakan hukum berbasis strict liability akan diberlakukan terhadap pemilik konsesi di lokasi Karhutla, tanpa melihat unsur kesengajaan.

Dalam sambutannya, Hanif menyampaikan kekhawatiran atas kerusakan ekosistem gambut yang sudah parah di Kalbar. Dari total 2,7 juta hektare lahan gambut, sebagian besar telah dikeringkan oleh kanal-kanal buatan, yang jika diakumulasi secara nasional panjangnya mencapai lebih dari 300 ribu kilometer.

“Gambut yang sudah kering itu tidak bisa kembali menyerap air. Sekali kering, dia akan terus jadi bahan bakar potensial,” jelasnya. Ia pun meminta semua pihak melakukan sosialisasi aktif ke masyarakat karena risiko kebakaran tetap tinggi meskipun turun hujan.

Hanif menutup sambutannya dengan menekankan bahwa penanganan Karhutla tidak cukup hanya mengandalkan pemerintah. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat dalam pendekatan pentahelix: pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan media.

“Kami mengapresiasi pelaku usaha yang telah menunjukkan empati dan dukungan nyata. Ini adalah bentuk gotong royong yang kita butuhkan untuk melindungi bumi Kalbar,” pungkasnya.

Pada kesempatan ini, Gubernur Ria Norsan sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Menteri LH Hanif Faisol Nurofiq. Dirinya menilai semua elemen harus berkolaborasi dan siap siaga untuk mengantisipasi kebakaran hutan yang terjadi di seluruh wilayah Kalimantan Barat.

“Jadi tidak ada lagi alasan untuk membakar hutan/lahan. Bukan kami tidak berpihak kepada masyarakat, namun karena kondisi cuaca ekstrim kemarau panjang ini berpotensi menimbulkan masalah yang besar apabila api merembet kemana - mana. Belum lagi dampak terhadap perekonomian salah satunya penerbangan, ini bisa mengganggu transportasi massal. Apalagi untuk kesehatan, apabila tidak kita kendalikan, bisa berdampak pada kesehatan paru - paru masyarakat kita sendiri. Semoga semua pihak memahami ini semua, bahu - membahu dalam menjaga Kalimantan Barat yang kita cintai ini. Bangunlah Kalbar dengan baik dan bijak”, ungkapnya.

Apel siaga pengendalian Karhutla yang dipimpin oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Hanif Faisol Nurofiq, menjadi momentum krusial untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan seluruh elemen masyarakat. 

Dengan penekanan pada penggunaan teknologi permanen dalam penanganan karbon dan penegakan hukum yang tegas, terutama bagi pelaku pembakaran lahan, diharapkan Kalimantan Barat dapat secara efektif mencegah dan menanggulangi Karhutla di musim kemarau. Komitmen bersama dalam pendekatan pentahelix, yang melibatkan semua pihak, menjadi kunci utama untuk melindungi ekosistem gambut yang rentan, menjaga lingkungan, dan mewujudkan masa depan Kalbar yang lebih sehat dan bebas dari kabut asap.(rfa/ica)

Sumber : Adpim Prov Kalbar 
Publisher : Darius Tarigan