Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menyampaikan apresiasi atas pembenahan tata kelola dan peningkatan mutu layanan Rumah Sakit Yarsi Pontianak yang dinilai sukses memulihkan kepercayaan publik terhadap institusi pelayanan kesehatan tersebut.

Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar, dr. Harisson, menyebut capaian tingkat keterisian tempat tidur atau Bed Occupancy Rate (BOR) sebagai indikator utama keberhasilan manajemen rumah sakit. Saat ini, BOR RS Yarsi tercatat mencapai 86 persen, menandakan tingginya kepercayaan dan kebutuhan masyarakat terhadap layanan yang diberikan.

“Dalam manajemen rumah sakit, BOR 86 persen sudah masuk kategori lampu kuning. Artinya, rumah sakit sudah sangat padat dan perlu segera dilakukan penambahan gedung rawat inap untuk mengakomodasi kebutuhan pasien,” ujar Harisson usai membuka Rapat Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Yayasan Rumah Sakit Islam (Yarsi), di Aula RS Yarsi Pontianak, Rabu (14/1/2026).

Selain tingkat hunian, Harisson juga menilai adanya kemajuan signifikan pada indikator efisiensi layanan lainnya, seperti Turnover Interval (TOI) dan Length of Stay (LOS). Ia mengingatkan bahwa pada periode sebelumnya, RS Yarsi pernah mencatat TOI hingga 24 hari, yang berarti satu tempat tidur membutuhkan waktu hampir satu bulan sebelum kembali dapat digunakan.

“Sekarang, di bawah kepemimpinan dr. Carlos, TOI berhasil ditekan menjadi hanya 1,6 hari. Ini pencapaian luar biasa. Pasien pulang, tidak sampai dua hari kamar sudah siap digunakan kembali,” ungkapnya.

Sementara itu, rata-rata lama rawat inap atau LOS RS Yarsi kini berada di angka sekitar empat hari. Menurut Harisson, kondisi ini mencerminkan peningkatan kompetensi tenaga medis dalam memberikan penanganan yang efektif dan efisien.

“Pasien datang, ditangani dengan cepat, sembuh, dan bisa kembali ke keluarga. Ini bukti profesionalisme dokter dan perawat kita,” tambahnya.

Dalam forum tersebut, Harisson turut menjelaskan langkahnya yang sempat mengundurkan diri dari posisi pembina yayasan sebagai bentuk komitmen menjaga transparansi dan menghindari konflik kepentingan saat pemerintah daerah menyalurkan bantuan hibah.

“Saya ingin memastikan tidak ada kecurigaan bahwa bantuan diberikan karena jabatan. Saya mundur secara administratif melalui notaris agar dukungan Pemprov kepada Yarsi benar-benar murni atas dasar kepentingan publik dan kinerja rumah sakit,” tegasnya.

Ia juga mengungkapkan tantangan fiskal yang dihadapi Pemerintah Provinsi Kalbar akibat berkurangnya Dana Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp522 miliar pada tahun berjalan. Kondisi ini berdampak pada kebijakan efisiensi anggaran, termasuk pengurangan alokasi hibah bagi sejumlah lembaga.

Meski demikian, Harisson tetap mendorong jajaran pengurus Yarsi untuk terus menjalin komunikasi dengan Gubernur Kalbar serta menjaga optimisme dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

“Yarsi adalah lembaga sosial nirlaba. Kita membutuhkan orang-orang yang mau berjuang tanpa pamrih demi kepentingan umat. Pemerintah akan terus berupaya hadir meski di tengah keterbatasan,” pungkasnya.

Rapat tersebut ditutup dengan harapan agar RS Yarsi terus berkembang, tidak hanya dari sisi capaian indikator layanan, tetapi juga tetap menjadi rumah sakit yang humanis, responsif, dan menjadi rujukan utama masyarakat Kalimantan Barat.

Sumber: Adpim Prov. Kalbar
Publisher: Dionisa Bilqis Gusnisar