Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terus memperkuat perannya sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang baik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sebagai wujud komitmen tersebut, BPKP menyerahkan Laporan Eksekutif Daerah (LED) Semester I Tahun 2025 kepada Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan di ruang kerja gubernur, Selasa (7/10/2025).

Penyerahan dilakukan oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat, Rudy M. Harahap, setelah melalui proses seleksi ketat di internal BPKP.

Rudy menjelaskan, dari 36 LED provinsi yang disusun, hanya 16 provinsi yang dinilai layak untuk disampaikan kepada gubernur masing-masing, termasuk Kalimantan Barat.

“LED ini memetakan posisi Kalbar di ‘persimpangan jalan’, menghadapi tantangan serius dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang masih berada di peringkat 31 dari 38 provinsi, disertai keterbatasan kapasitas fiskal dan ketimpangan antar daerah,” jelas Rudy.

Dalam laporan tersebut, BPKP menyoroti tiga persoalan utama yang perlu segera dibenahi untuk meningkatkan daya saing daerah, yaitu penanggulangan kemiskinan, pemerataan akses dan kualitas pendidikan, serta peningkatan layanan kesehatan masyarakat. Ketiga isu itu juga berkaitan erat dengan penguatan kemandirian fiskal dan tata kelola pemerintahan.

BPKP merekomendasikan agar Pemprov Kalbar merumuskan kebijakan terpadu dan berkelanjutan dalam menangani kemiskinan, memperkuat UMKM, serta memastikan pemerataan pembangunan. Rudy juga menyoroti potensi pemanfaatan dana Rp200 triliun yang disalurkan pemerintah ke Bank Himbara untuk mendukung UMKM di Kalbar.

Menanggapi hal itu, Gubernur Ria Norsan menyampaikan apresiasi dan menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan BPKP. Ia menyoroti dua isu penting, yakni infrastruktur jalan dan pelayanan kesehatan.

“Kalau jalannya bagus, ekonomi pasti lancar. Ekonomi itu tumbuh,” ujarnya.


Norsan juga menyinggung minimnya tenaga kesehatan di beberapa daerah, seperti di Kecamatan Sokan.

“Puskesmasnya ada, tapi orangnya tidak ada,” tambahnya.

Temuan tersebut sejalan dengan catatan BPKP, bahwa Usia Harapan Hidup (UHH) Kalbar masih di bawah rata-rata nasional, dan sejumlah rumah sakit, terutama swasta, belum bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

Selain itu, LED juga menyoroti rendahnya kemandirian fiskal (di bawah 50%), minimnya kontribusi BUMD, serta penurunan nilai opini BPK dan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) meskipun nilai SAKIP dan SPIP sudah tergolong baik.

Rudy turut mengusulkan pembentukan Forum Governansi Daerah, dengan mengoptimalkan peran Forkopimda sebagai wadah koordinasi strategis, layaknya “dewan komisaris” dalam perusahaan.

“Forum ini akan membantu pengambilan keputusan strategis secara bersama untuk mencegah kesalahan arah kebijakan,” ujarnya.

BPKP juga memberikan rekomendasi konkret, termasuk potensi optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) hingga Rp300 miliar.

Laporan ini diharapkan menjadi dasar bagi Gubernur Ria Norsan dalam menyusun kebijakan strategis ke depan, termasuk fokus pada ketahanan pangan yang akan menjadi tema pembahasan BPKP pada semester berikutnya.

Penyerahan LED ini mempertegas peran BPKP sebagai penjamin akuntabilitas dan efektivitas program pembangunan nasional dan daerah, sekaligus mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada hasil. (***)