PRESIDEN RI TEKANKAN KETEGASAN HUKUM DALAM PENANGANAN KARHUTLA DI INDONESIA

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) yang dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, pada Sabtu (2/8/2025).

Dalam rakor yang dilaksanakan secara virtual tersebut turut dihadiri Menteri Lingkungan Hidup dan Kepala BNPB Nasional RI didampingi Gubernur Kalbar Drs. H. Ria Norsan, MM., MH., bersama Forkopimda Kalbar yang sebelumnya menggelar Rakor serta melaksanakan apel gabungan terkait penanganan Karhutla di Kalbar.

Dalam arahannya, Presiden Prabowo menyampaikan keprihatinan mendalam atas terus berulangnya kejadian karhutla yang berdampak besar terhadap kesehatan masyarakat, lingkungan, dan ekonomi nasional. 

Presiden menegaskan bahwa pemerintah tidak akan ragu memberikan sanksi tegas terhadap perusahaan-perusahaan yang terbukti melakukan pembakaran lahan, termasuk pencabutan izin usaha dan hak guna usaha (HGU).

“Kalau perlu, kita ambil alih lahannya, kita cabut izinnya. Negara tidak boleh terus menerus dirugikan. Ini bukan soal tidak tahu, tapi soal kesengajaan,” tegas Presiden. 

Presiden juga menyinggung praktik korporasi besar yang menghindari kewajiban pajak namun tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan. Ia menuntut semua kementerian terkait, aparat penegak hukum, dan lembaga pengawasan untuk tidak memberikan toleransi terhadap pelanggaran.

Presiden menginstruksikan penguatan Satgas Darat dan Udara, termasuk peningkatan jumlah pasukan TNI, perlengkapan pemadaman, serta efektivitas operasi water bombing dan modifikasi cuaca. Ia meminta laporan rinci terkait efektivitas armada dan kesiapan peralatan yang bisa digerakkan dengan cepat ke lokasi titik api.

Sementara itu, Laporan dari Satgas Nasional Penanganan Karhutla, Kemenkopolhukam Hadi Tjahjanto menyebutkan bahwa Kalimantan Barat menjadi salah satu provinsi dengan tingkat kebakaran tertinggi pada pertengahan tahun ini. Sejak 31 Juli 2025, tim telah turun langsung ke Kalbar untuk melakukan koordinasi dan aksi lapangan, menyusun laporan adanya dua korban jiwa akibat kebakaran hutan.

“Kalimantan Barat saat ini dalam status siaga darurat. Namun situasi membaik berkat operasi modifikasi cuaca yang berhasil menurunkan hujan di beberapa wilayah terdampak,” ujar perwakilan Satgas dalam laporannya kepada Presiden.

Dalam kurun waktu Mei hingga Juli 2025, telah dilakukan lebih dari 1.400 operasi pemadaman, termasuk di Kalbar, dengan melibatkan unsur TNI, Polri, BNPB, Manggala Agni, serta dukungan masyarakat dan swasta. Sebanyak 11 perusahaan di Kalbar, Riau, dan Jambi telah disegel karena diduga kuat melakukan pembakaran hutan untuk pembukaan lahan.

Presiden memerintahkan agar data korporasi dan pemegang saham yang terlibat segera diselidiki dan diambil langkah hukum yang tegas.

“Saya tidak mau dengar lagi ada alasan pembakaran karena murah. Ini bukan soal biaya, ini soal kesengajaan dan pembangkangan terhadap hukum,” tegasnya.

Pemerintah juga terus memperkuat koordinasi antarinstansi dan menjalin komunikasi dengan negara tetangga, termasuk Malaysia dan Singapura, untuk memastikan tidak terjadi kesalahpahaman akibat dampak lintas batas. 

Presiden menyampaikan bahwa upaya penanganan karhutla bukan hanya tanggung jawab nasional, tetapi juga bentuk komitmen Indonesia terhadap dunia internasional.

Di sisi lain, muncul pula inovasi lokal dari masyarakat Kalimantan yang turut dilaporkan dalam rapat, seperti pengembangan alat pemadam berbahan dasar tapioka oleh satuan di daerah, yang dinilai efektif dalam pemadaman lahan gambut.

BMKG memprediksi bahwa puncak musim kemarau masih akan berlangsung dalam beberapa minggu ke depan, disertai dengan hembusan angin kencang, terutama di wilayah dengan lahan gambut seperti Kalimantan Barat dan Sumatera Selatan.

Sebagai langkah antisipasi, Satgas memberikan beberapa rekomendasi yakni Peningkatan status darurat di Kalimantan Barat dan beberapa provinsi rawan lainnya, Penambahan dukungan Satgas Udara dan Darat, termasuk personel dan peralatan, Penguatan sistem pemantauan digital dan operasi modifikasi cuaca secara berkala dan Penegasan bahwa keselamatan rakyat, kelestarian lingkungan, dan ketegasan hukum harus menjadi prioritas utama dalam penanganan karhutla.

“Ini bukan hanya bencana alam, ini adalah ancaman nasional yang harus kita hadapi bersama dengan serius dan keberanian.” tambahnya.

Rakornas Penanganan Karhutla yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto menegaskan kembali komitmen serius pemerintah pusat untuk menindak tegas pelaku pembakaran lahan, terutama korporasi. Dengan instruksi yang jelas mengenai penguatan satgas, penegakan hukum yang tanpa kompromi, serta kolaborasi antar instansi, diharapkan penanganan Karhutla di Kalimantan Barat dan wilayah rawan lainnya dapat berjalan lebih efektif. 

Pesan Presiden bahwa keselamatan rakyat dan kelestarian lingkungan adalah prioritas utama menjadi landasan bagi semua pihak untuk bekerja sama, menghadapi bencana Karhutla sebagai ancaman nasional yang harus diselesaikan dengan keberanian dan keseriusan.(rfa/ica)