Bupati Sambas, Sartono, bersama jajaran kepala organisasi perangkat daerah (OPD), menindaklanjuti instruksi pemerintah pusat dengan melakukan konsultasi langsung ke Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat, Jumat (1/8/2025). Konsultasi tersebut merujuk pada Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 100.2.4/3207/SJ dan Nomor 3 Tahun 2025, tentang pembinaan dan pengawasan kinerja kepala daerah dalam pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN) 2025–2029.

Konsultasi dilaksanakan di Ruang Equator Library Cafe Kantor Perwakilan BPKP, dengan fokus utama pada indikator kinerja utama (KPI) dan indikator risiko utama (KRI) yang menjadi tolok ukur pelaksanaan PSN sesuai visi “Asta Cita” Presiden Prabowo.

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalbar, Rudy M. Harahap, menjelaskan bahwa kegiatan ini sangat penting untuk memperkuat kesiapan pemerintah daerah dalam mendukung PSN. “Konsultasi ini akan dapat membantu para kepala daerah ketika nanti dievaluasi kinerjanya oleh Pemerintah,” ungkap Rudy.

Ia menambahkan, peran kepala daerah sangat strategis dalam memastikan keberhasilan program nasional di tingkat daerah. “Para kepala daerah sangat berperan krusial sebagai motor penggerak utama mendukung program-program prioritas nasional,” ujarnya.

Rudy juga menekankan pentingnya perencanaan dan penganggaran yang kuat, membangun sinergi lintas OPD, serta pengawasan implementasi di lapangan. “Transparansi dan akuntabilitas juga harus dijamin dalam setiap tahap pelaksanaan,” tegasnya.

Selain itu, konsultasi tersebut turut menyoroti peran aktif tim koordinasi lintas sektor OPD, pelibatan mitra lokal dalam rantai nilai PSN seperti UMKM, koperasi, petani, dan bank, serta optimalisasi pembiayaan kreatif daerah seperti CSR, Dana Desa, dan pinjaman KMP.

Langkah ini menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Sambas dalam menyelaraskan program daerah dengan agenda pembangunan nasional lima tahun ke depan. 

Sumber : (**) 
Publisher : Sherly Ramadhanty