Setelah menerima TOP BUMD Award 2025, Gubernur Kalimantan Barat, Drs. H. Ria Norsan, M.M., M.H., menghadiri Rapat Kerja Komisi II DPR RI bersama Menteri Dalam Negeri dan para gubernur dari seluruh Indonesia di Gedung Nusantara, Selasa (29/4/2025).

Rapat tersebut digelar sesuai agenda masa persidangan III tahun sidang 2024–2025 yang telah ditetapkan dalam rapat konsultasi pengganti Bamus DPR RI dan rapat internal Komisi II. Beberapa topik utama yang dibahas mencakup penyelenggaraan pemerintahan daerah, dana transfer pusat ke daerah, pengelolaan kepegawaian, serta kinerja BUMD dan BLUD.

Dalam forum itu, Gubernur Norsan memaparkan sejumlah poin penting terkait pembangunan di Kalimantan Barat. Ia menyoroti luas wilayah Kalbar yang mencapai 147.307 km², menjadikannya provinsi terluas ketiga di Indonesia. Jumlah penduduknya diperkirakan mencapai 5,7 juta jiwa pada 2025.

Gubernur juga menyampaikan prioritas pembangunan Kalbar yang mencakup penguatan SDM melalui peningkatan layanan kesehatan, pendidikan, dan keterampilan. Selain itu, pembangunan ekonomi diarahkan pada hilirisasi industri dan pengembangan destinasi wisata potensial.

Di sektor infrastruktur, Norsan menekankan pentingnya peningkatan konektivitas antarwilayah, ketenagalistrikan, digitalisasi, dan pemerataan infrastruktur dasar di wilayah 3TP (tertinggal, terdepan, dan terluar). Ia juga menyoroti perlunya perbaikan tata kelola pemerintahan dan penguatan ketahanan sosial, budaya, serta ekologi.

Terkait dana transfer pusat, Gubernur melaporkan bahwa pagu anggaran untuk Kalbar tahun ini mencapai Rp3,2 triliun. Namun, berdasarkan KMK Nomor 29 Tahun 2025, pagu tersebut turun menjadi Rp2,98 triliun, dengan realisasi transfer hingga 25 April sebesar Rp903 miliar. Di sisi lain, PAD Kalbar tercatat sebesar Rp2,7 triliun dengan total APBD setelah pergeseran mencapai Rp5,9 triliun.

Mengenai BLUD, Norsan menyebut RSUD dr. Soedarso sebagai salah satu BLUD aktif yang sudah menghasilkan pendapatan. Sementara untuk BUMD, Bank Kalbar disebut sebagai contoh yang sukses dengan raihan lima kali TOP BUMD Award.

Menutup pemaparannya, Norsan mengangkat isu penting terkait kepegawaian. Ia menyebut jumlah ASN Kalbar terdiri dari 9.124 PNS dan 5.567 PPPK. Gubernur pun meminta agar pengangkatan PPPK yang telah lulus dapat dipercepat demi memperkuat pelayanan publik di daerah.

Sumber : Adpim Prov Kalbar
Publisher : Darius Tarigan