Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menyambut kunjungan kerja Menteri Sosial Republik Indonesia, Drs. H. Saifullah Yusuf, yang hadir untuk menyampaikan Pilar-pilar Sosial, Dialog Kesejahteraan Sosial, dan Sekolah Rakyat di Aula Garuda, Gedung Pelayanan Terpadu, Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Rabu (22/10/2025). Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menanggulangi kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara inklusif dan berkelanjutan.

Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar, dr. Harisson, M.Kes., yang menyampaikan sambutan Gubernur Kalbar sekaligus membuka acara, menegaskan pentingnya peran pilar sosial dalam membangun kemandirian dan pemberdayaan masyarakat. 

“Program pilar sosial dan Sekolah Rakyat ini memiliki arti strategis untuk memperluas jangkauan pelayanan sosial, menekan angka kemiskinan, serta memperkuat perlindungan bagi masyarakat rentan. Semua ini memerlukan dukungan bersama antara pemerintah pusat, daerah, dan seluruh elemen masyarakat,” ujarnya.

Harisson juga menyoroti kontribusi pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dan unsur pilar sosial lainnya sebagai ujung tombak pelayanan sosial yang bersentuhan langsung dengan masyarakat di lapangan. Hingga kini, tercatat 78 siswa Sekolah Rakyat yang terverifikasi, terdiri dari 21 siswa SD, 19 siswa SMP, dan 38 siswa SMA, didukung oleh 1 kepala sekolah dan 19 guru mata pelajaran yang telah bertugas sejak 27 September 2025. Siswa memperoleh berbagai fasilitas lengkap, mulai dari pemeriksaan kesehatan pra-sekolah, pelatihan kedisiplinan, fasilitas asrama, seragam, makan tiga kali sehari, perlengkapan belajar, hingga laptop.

Sekda Harisson berharap Sekolah Rakyat dapat menjadi sarana pembinaan karakter dan pemberdayaan keluarga miskin agar keluar dari lingkaran kemiskinan. Ia berpesan agar siswa terus bersemangat menuntut ilmu dan berani bermimpi besar demi masa depan yang lebih baik.

Sementara itu, Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf menegaskan bahwa program Pilar Sosial, Dialog Kesejahteraan Sosial, dan Sekolah Rakyat merupakan bagian dari prioritas Presiden Prabowo Subianto dalam mempercepat pengentasan kemiskinan dan memastikan bantuan sosial tepat sasaran. Ia menyoroti masih adanya 45 persen bantuan sosial yang tidak tepat sasaran, termasuk Program Indonesia Pintar (55 persen) dan bantuan gas 3 kg (60 persen). Oleh karena itu, pemerintah melakukan verifikasi data bersama BPS melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025.

Mensos menjelaskan bahwa data kini dipusatkan dan harus mengacu pada data BPS dengan dua jalur pemutakhiran: formal berjenjang dari RT/RW hingga provinsi dan non-formal melalui aplikasi Cek Bansos yang memungkinkan masyarakat melapor langsung. Pemerintah juga akan menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) kepada 35 juta keluarga penerima manfaat dari desil 1 hingga 4, sekitar 140 juta jiwa.

Sekolah Rakyat, menurut Mensos, merupakan implementasi Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang percepatan pengentasan kemiskinan. Peserta didik berasal dari keluarga desil 1 dan 2, dengan dukungan bantuan sembako, perbaikan rumah, keanggotaan BPJS Kesehatan, koperasi desa, dan pemeriksaan kesehatan gratis. Presiden menargetkan pembangunan 500 Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia, masing-masing menampung hingga 1.000 siswa. Sekolah Rakyat di Pontianak merupakan sekolah ke-53, dan tahun ini akan dibangun 100 gedung permanen, termasuk di Kalimantan Barat.

Mensos berharap program ini dapat menciptakan keluarga yang lebih sejahtera dan mandiri melalui peningkatan pendidikan anak-anak. 

“Semoga anak-anak kita tumbuh menjadi generasi berkarakter dan siap menyongsong Indonesia Emas 2045. Mari kita bekerja, bergerak, dan berdampak,” tutupnya.

Gubernur Kalimantan Barat, H. Ria Norsan, menyampaikan apresiasi atas perhatian Kementerian Sosial dalam memperkuat kebijakan perlindungan sosial di daerah. Ia menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, serta seluruh pemangku kepentingan dalam pengentasan kemiskinan.

 “Dengan kolaborasi yang kuat, kami optimis kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat akan terus meningkat,” ujarnya.

Acara yang berlangsung hangat ini diwarnai interaksi langsung antara Menteri Sosial dan siswa-siswi Sekolah Rakyat Pontianak serta orang tua mereka. Turut hadir dalam kegiatan ini Staf Khusus Menteri Sosial, unsur Forkopimda Kalbar, Kepala BPS se-Kalbar, Kepala Dinas Sosial kabupaten/kota, serta jajaran pendidik dan siswa Sekolah Rakyat.

Sumber : Adpim Prov Kalbar 
Publisher : Meirina Elisabeth Br. Sebayang