Gubernur Kalimantan Barat, Drs. H. Ria Norsan, M.M., M.H., didampingi Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat, Ir. Adiyani, M.T., menerima kunjungan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI), Dr. Ir. H. Soewarso, M.Si., IPU, di Ruang Kerja Gubernur Kalbar, Kamis (5/2/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Ketua Umum APHI menyampaikan bahwa kunjungannya bertujuan untuk menjalin diskusi terkait kondisi dan kegiatan kehutanan di Kalimantan Barat.

“Karena kondisi kehutanan saat ini sedang kurang baik, kami meminta arahan Bapak Gubernur untuk meningkatkan semangat bisnis kehutanan agar bangkit kembali. Bisnis kehutanan yang sebelumnya berfokus pada kayu, dapat ditransformasikan menjadi usaha hasil hutan bukan kayu yang dapat dikembangkan melalui kolaborasi berbagai stakeholder,” ungkap Soewarso.

Ia menjelaskan, pengembangan tersebut tidak hanya terbatas pada komoditas kayu, tetapi juga mencakup tanaman seperti jengkol, durian, sukun, hingga kratom.

“Hal ini dilakukan agar bisnis hutan kayu tidak lagi terlalu dominan, kecuali hutan tanaman industri yang memang sudah memiliki pasar dan industrinya. Sementara untuk hutan alam, kami masih mencari solusi agar bisnis kehutanan tidak sampai jatuh,” tambahnya.

Selain membahas pengembangan usaha, Ketua Umum APHI juga meminta arahan terkait upaya penanggulangan kebakaran lahan yang kerap terjadi di Kalimantan Barat.

“Kami juga meminta arahan mengenai Perda yang membolehkan masyarakat membakar lahan maksimal dua hektare, agar pelaksanaannya lebih tertib dan kebakaran hutan dapat diminimalisir,” tuturnya.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menyambut baik kunjungan APHI dan berharap para pengusaha hutan dapat bersinergi dengan pemerintah dalam membangun Kalbar, terutama dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.

“Kami berharap APHI dengan anggota sebanyak 66 orang dapat berkolaborasi bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan stakeholder lainnya untuk membangun kerja sama dalam pembangunan infrastruktur, memperhatikan kesejahteraan pekerja, serta meningkatkan kontribusi terhadap PAD,” ungkap Norsan.


Ia juga berharap pengembangan bisnis kehutanan yang direncanakan APHI dapat memberikan kontribusi optimal dan transparan melalui pajak, retribusi, serta penguatan ekonomi lokal.

Gubernur menyoroti pentingnya menjaga kelestarian lingkungan, terutama di tengah isu pemanasan global dan sorotan internasional terhadap praktik usaha yang berpotensi merusak hutan tropis. Ia pun mendukung pengembangan hasil hutan bukan kayu sebagai alternatif usaha kehutanan ke depan.

“Semoga APHI dapat menjadi mitra aktif dalam upaya meningkatkan PAD sekaligus menjaga kelestarian lingkungan di Kalimantan Barat,” pungkasnya. (sma/irm)

Sumber : Adpim Prov Kalbar 
Publisher : Darius Tarigan