Pemkab Kayong Utara dan Bank Kalbar Dorong Akselerasi ETPD untuk Permudah Layanan Publik

Pemerintah Kabupaten Kayong Utara bersama PT. Bank Kalbar terus mengakselerasi penerapan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) sebagai langkah strategis dalam rangka mempermudah layanan publik. 

Hal ini diwujudkan melalui digelarnya High Level Meeting ETPD yang dibuka secara resmi oleh Bupati Kayong Utara, Romi Wijaya, bertempat di Aula Bank Kalbar, Sukadana, Selasa (30/12/2025).

Akselerasi ETPD tersebut dilakukan melalui penguatan sistem transaksi non-tunai pada penerimaan dan belanja daerah, termasuk pembayaran pajak dan retribusi daerah secara digital. 

Pelaksanaan kegiatan percepatan ETPD ini memiliki sejumlah tujuan strategis. Diantaranya, sebagai sarana evaluasi terhadap implementasi transaksi non-tunai yang telah berjalan di Kabupaten Kayong Utara.

Kemudian, menjadi upaya membangun komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung implementasi transaksi non-tunai secara konsisten dan berkelanjutan.

Selain itu, pemerintah daerah juga mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi, sebagai dasar penyusunan langkah perbaikan ke depan untuk mendorong percepatan penyusunan Road Map ETPD Tahun 2026–2029 serta akselerasi pelaksanaan rencana aksi jangka pendek digitalisasi daerah.

“Digitalisasi transaksi merupakan salah satu upaya untuk mencegah kebocoran dan meningkatkan efektivitas serta efisiensi. Sekarang, berbagai pembayaran seperti listrik, pajak bumi dan bangunan, hingga air dapat dilakukan secara digital tanpa harus mengantre, sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih mudah dan cepat,” jelas Bupati Romi.

"Artinya kegiatan ini bukan seremonial, namun ini bagian dari tahapan dari evaluasi, Kita jangan terjebak dengan formalitas saja tapi yang lebih substantif, harus fokus pada penguatan tata kelola pemerintahan yang baik,” tegasnya.

Melalui percepatan ETPD, Pemerintah Kabupaten Kayong Utara optimistis dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat kepercayaan masyarakat, serta mendorong terwujudnya tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kemajuan daerah.