Balai Petitih Kantor Gubernur Kalimantan Barat menjadi saksi pengukuhan komitmen baru bagi dunia penyiaran di Bumi Khatulistiwa. Gubernur Kalimantan Barat, Drs. H. Ria Norsan, M.M., M.H., secara resmi melantik Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Kalimantan Barat masa jabatan 2025-2028 dalam sebuah upacara yang sarat akan pesan moral dan visi masa depan, Selasa pagi, (30/12/2025).

Adpaun ketujuh Putra - Putri Terbaik Kalbar tersebut yakni : 
Dea Citra Rahmatika, S.IKom.
Ressy Arza, S.P.
Rudi Handoko, S.Sos.
Teresa Rante Mecer, S.H.
Ramdan, S.Pd.I, M.Pd.
Bambang Hermansyah, S.Sos., M.IP.
Cesar Marchello Miracle, SH.

Dalam arahannya, Gubernur Ria Norsan secara khusus memberikan penghormatan kepada para komisioner periode 2022-2025.
 
"Terima kasih dan apresiasi yang mendalam atas segala pengabdian serta kerja keras anggota lama dalam mengawal literasi media serta menjaga kualitas informasi bagi masyarakat Kalimantan Barat selama masa tugas mereka", ucapnya.
 
Gubernur juga menyoroti pentingnya kepatuhan terhadap amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002. Ia menegaskan bahwa berdasarkan landasan hukum tersebut, KPID memegang peranan vital sebagai lembaga independen yang mewadahi aspirasi masyarakat di bidang penyiaran.
 
Di tengah era disrupsi digital yang kian kompleks dengan hadirnya berbagai platform seperti media sosial dan kanal YouTube, fungsi pengawasan ini bukan sekadar tugas rutin, melainkan sebuah amanah untuk memastikan frekuensi publik tetap terjaga.
 
Membahas fenomena media digital, Gubernur memaparkan pandangannya mengenai sisi manfaat sekaligus risiko yang membayangi. Beliau mengakui bahwa kemajuan teknologi digital membawa manfaat besar dalam kecepatan informasi dan kemudahan akses edukasi. Namun, disisi lain, risiko konten digital yang merugikan, hoaks, hingga informasi yang tidak sesuai dengan nilai nasional menjadi ancaman nyata bagi masyarakat, terutama di wilayah perbatasan.


Fokus utama Gubernur tertuju pada perlindungan masa depan anak-anak dari paparan konten yang tidak sehat. Beliau menekankan bahwa KPID harus menjadi garda terdepan dalam mendorong penyediaan ruang dan persentase khusus bagi siaran sehat anak. 

"Kita harus memastikan konsumsi siaran anak-anak terarah dengan baik agar mata dan telinga mereka terlindungi dalam membentuk kepribadian diri," tutur Ria Norsan dengan penuh penekanan.

Sebagai visi besar menuju Indonesia Emas 2045, Gubernur menggaungkan slogan-slogan inspiratif yang menjadi ruh dari kepengurusan baru ini. "Di balik layar yang sehat, ada generasi yang hebat". Tak hanya itu, Gubernur juga menyuarakan pesan kuat lainnya bahwa "Tontonan yang berkualitas adalah modal untuk masa depan yang berkelas". Dua slogan ini diharapkan menjadi pengingat bagi para komisioner bahwa tugas mereka adalah investasi besar bagi kecerdasan bangsa.

Menutup sambutannya, Gubernur Ria Norsan menitipkan tanggung jawab strategis untuk memperkuat pengawasan di wilayah perbatasan guna membentengi masyarakat dari pengaruh luar negeri, serta terus menghidupkan konten lokal yang mengangkat identitas budaya daerah. 

“Kami terus berkomitmen penuh memberikan dukungan strategis, baik dari sisi kebijakan maupun anggaran, demi memastikan KPID mampu menjawab tantangan zaman dan menjaga marwah penyiaran di Kalimantan Barat”, pungkasnya.

Senada dengan Gubernur, Ketua KPI Pusat yang diwakili oleh Komisioner Ibu Aliyah, S.S., M.Ling., menegaskan bahwa pelantikan ini bukanlah sekadar kegiatan seremonial belaka. 

Ia menekankan bahwa menjaga kepentingan publik dalam menyaring dan mengarahkan digitalisasi merupakan peluang besar sekaligus tantangan berat bagi para komisioner. Ibu Aliyah mengingatkan akan potensi risiko persebaran hoaks yang dapat memecah belah persatuan bangsa jika tidak dikelola dengan bijak.

“Penting bagi kita untuk terus bersama menjaga, apalagi anak-anak dan kelompok rentan, karena hari ini mereka diterpa beragam informasi yang berisiko memberikan dampak buruk,” ungkap Aliyah. 

Aliyah meyakini bahwa komisioner yang dilantik adalah putra-putri terbaik Kalimantan Barat yang memiliki integritas dan profesionalitas untuk tetap berdiri secara independen. Secara khusus, KPI Pusat mengapresiasi Pemprov Kalbar dan DPRD atas komposisi kepengurusan yang inklusif dengan kehadiran 3 perempuan dari 7 anggota, yang dinilai menjadi contoh baik bagi daerah lain.

KPI Pusat juga menitipkan harapan agar para komisioner mengutamakan nilai-nilai kearifan lokal Kalimantan Barat dan keberagaman sebagai fondasi pembangunan, mengingat kekayaan budaya dan bahasa yang dimiliki daerah ini. Stasiun penyiaran pun diharapkan menjadi mitra strategis daerah yang mengedepankan kepentingan publik secara luas.

Sumber : Adpim Prov Kalbar 
Publisher : Darius Tarigan